wb_sunny

Breaking News

Pemerintah Beri Rp 600 Ribu per Bulan Untuk Yang Belum Dapat Bantuan

Pemerintah Beri Rp 600 Ribu per Bulan Untuk Yang Belum Dapat Bantuan


Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi beban masyarakat desa di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dengan dua syarat utama.

Secara umum, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa masyarakat desa yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat akan mendapat Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan.

Dengan demikian, masyarakat desa bisa mendapat Rp1,8 juta dari Dana Desa yang sebelumnya kerap digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.

Untuk mendapatkan bantuan ini, ada dua syarat utama. Pertama, calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.

Masyarakat yang akan masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.

Kedua, calon penerima tidak  terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat.

Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja.

Jika kebetulan calon penerima tidak mendapat bansos dari program lain, tapi belum didaftar oleh RT/RW, maka bisa mengomunikasikannya ke aparat desa.

Bila sudah masuk ke dalam daftar pendataan dan dinyatakan valid, maka BLT pun akan diberikan melalui tunai dan nontunai.

"Yang tunai, akan diberikan secara door-to-door ke rumah penerima manfaat dengan protokol kesehatan nasional. Yang nontunai, langsung ditransfer ke rekening penerima," kata Abdul.

Jika ada penerima yang mau pemberian dilakukan melalui transfer, tapi tidak memiliki rekening, maka bisa segera menghubungi aparat desa dan bank milik negara terdekat. Nanti, bank akan membukakan rekening dan tanpa biaya.

Bila ada penerima yang memenuhi syarat, tapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa tetap mendapat bantuan tanpa membuat KTP lebih dulu.

Namun, penerima harus domisili di desa tersebut dan tinggal dicatat lengkap alamatnya, sehingga penggunaan Dana Desa tetap bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai gambaran, desa dengan Dana Desa di bawah Rp800 juta per tahun akan memberikan BLT maksimal 25 persen dari pagu anggaran.

Sementara itu, yang memiliki Dana Desa Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar, maksimal mengalokasikan 30 persen dananya untuk BLT.

Desa yang Dana Desa-nya lebih dari Rp1,2 miliar memberi 35 persen alokasi untuk BLT. Kementerian tidak menetapkan minimal pengalokasian Dana Desa untuk BLT.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

9 Comments

  1. Omong kosong. Cuma berharap yg ga mungkin terjadi... Menunggu yg tak pasti. Ujung2 nya minjem sana sini bwt makan anak istri. Demi Allah saya sakit hati kalo udh banyak info bansos ini itu.

    BalasHapus
  2. Iya komfirmasi krt....rw...lurah..ujungnya di pingpong sana sini endingnya melongo doang...yglainya dapet lagi dapet lagi....hadehhh

    BalasHapus
  3. Pak presiden saya blm dpt bantuan

    BalasHapus
  4. Norek BNI 0857791856 a,n edi sugiarto
    Butuh bantuan,no hp 088229033020

    BalasHapus
  5. Omonk kosong,,jauh dari kenyataan.

    BalasHapus
  6. Di tempat ku nggk ada rt yg mendata/tidak ada pendataan samasekali, tiba org2 berbagi BLT di kantor camat astambul sedang aku sdh 2 bulan d rmhkan

    BalasHapus
  7. Bener banget suami udah di rumahkan 2bln tidak dapet apa2

    BalasHapus
  8. Yg pd mampu yg dapat bantuan.giliran orang miskin mah.ga pernah di toleril.bansos tai kucing.salah sasaran melulu..

    BalasHapus
  9. Sampai sa.at ini kami blm dpt bantuan apapun.kami pekerja di rumahkan tanpa gaji

    BalasHapus