wb_sunny

Breaking News

Pemerintah Tetapkan Wabah Corona Sebagai Bencana Nasional

Pemerintah Tetapkan Wabah Corona Sebagai Bencana Nasional


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional setelah sebelumnya melalui berbagai macam pertimbangan.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Budi Darmono mengatakan, penetapan ini akan mempengaruhi berbagai hal termasuk kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Hal ini termasuk juga di dalamnya terkait dengan kontrak-kontrak bisnis.

"Ini kan Force Majeure, jadi karena darurat nasional itu hukumnya harus mengikuti. Kontrak bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (13/4/2020).

Namun, kontrak tersebut bisa juga diperkarakan di pengadilan jika seandainya terjadi sengketa. Tapi kembali lagi, kondisi ini adalah di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak bisa dihindari.

"Tapi terkait kontrak ini kalau kedua belah pihak sama-sama tahu bisa dinegosiasi," tegasnya.

Sebelumnya, penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dalam salinan Keppres tersebut, penetapan corona sebagai bencana nasional menimbang dampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Selain itu, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemic global.

Dijelaskan pula dalam salinan tersebut bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional.

Dalam Keppres ini disebutkan bahwa penanggulangan bencana nasional akibat COVID-19 akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keppres 7/2020.

Jokowi, dalam Keppres tersebut juga berpesan kepada gubernur, bupati, maupun walikota sebagai ketua Gugus Tugas di daerah agar dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun keppres ini ditandatangani oleh Jokowi pada hari ini Senin (13/4/2020) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar